Lorong IT – Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana, menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mewujudkan amanat konstitusi, bukan sekadar menjadi simbol kemajuan teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rusdi saat membuka Diskusi Publik bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” yang dirangkaikan dengan Pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat di Selasar Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam forum yang dihadiri para akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan itu, Rusdi menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional harus tetap berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rusdi.
Menurut Wakil Ketua Umum PKB tersebut, Indonesia tengah menghadapi transformasi besar akibat pesatnya perkembangan AI, robotika, dan ekonomi digital yang mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, hingga mengambil keputusan. Perubahan itu, kata dia, tidak dapat dihindari sehingga seluruh elemen bangsa harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri.
“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan yaitu ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi mengaku memahami tantangan transformasi teknologi di dunia kerja. Namun, ia menilai adaptasi terhadap AI merupakan keniscayaan yang harus dihadapi.
Karena itu, negara harus hadir memastikan pemanfaatan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” katanya.
Rusdi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi global, melainkan harus mampu menjadi pencipta inovasi.
“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menilai arah baru ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo merupakan langkah yang tepat sebagai hasil evaluasi pembangunan selama 25 tahun terakhir.
Namun, menurut Cak Imin, tantangan terbesar saat ini terletak pada implementasi kebijakan di lapangan.
“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” kata Muhaimin.
Ia berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan DPR dalam memperkuat implementasi amanat ekonomi konstitusional, khususnya untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era percepatan teknologi.
Diskusi publik tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sekaligus menegaskan komitmen partai untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lorong:news.google.com
